Ekonomi 2 menit membaca

Cukai DIY Tembus Rp800 Miliar, Waljid Budi Lestarianto Sebut Dana Buruh Rokok Dipangkas Lebih dari 50 Persen

Cukai DIY Tembus Rp800 Miliar, Waljid Budi Lestarianto Sebut Dana Buruh Rokok Dipangkas Lebih dari 50 Persen
Penyerahan simbolis bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT di sebuah pabrik rokok di kawasan Sleman, Sabtu (14/11/2026).

JOGJABROADCAST, Yogyakarta - Ketua PD FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, mempertanyakan pemangkasan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima pekerja industri rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2026. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut tidak sejalan dengan capaian penerimaan cukai daerah yang disebut melampaui Rp800 miliar dan sudah di atas target.

Pernyataan itu disampaikan Waljid disela-sela penyerahan simbolis bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT di sebuah pabrik rokok di kawasan Sleman, Sabtu (14/11/2026). Menurut dia, turunnya bantuan yang diterima buruh murni disebabkan oleh pemangkasan dari pemerintah pusat.

Waljid memaparkan, DBHCHT yang diterima DIY pada 2025 mencapai Rp22 miliar dan cukup untuk memberikan sekitar Rp700 ribu bagi setiap pekerja. Pada 2026, pemerintah pusat hanya menyalurkan Rp9 miliar. Dana tersebut mencakup pos lain di luar BLT dan harus dibagi kepada 4.300 pekerja. Dengan demikian, dana yang diterima daerah menyusut lebih dari separuh dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat diperkirakan hanya mengalokasikan 3 persen dari penerimaan cukai untuk ditransfer ke daerah penghasil. Dari porsi yang sudah kecil tersebut, masih terjadi pemotongan lebih dari 50 persen.

"Jika dilogika bahwa sebenarnya pemerintah sudah mendapatkan 97 persen kan. Kok masih motong lebih dari 50 persen haknya pekerja dan petani tembakau," ungkapnya.

Dampak pemangkasan itu langsung dirasakan pekerja. Seorang pekerja yang enggan disebut namanya mengaku hanya menerima Rp457 ribu tahun ini, turun dari Rp700 ribu pada tahun sebelumnya atau sekitar 35 persen.

Pemangkasan di DIY sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. Dalam APBN 2026, pemerintah memotong dana bagi hasil (DBH) hingga 69,5 persen dari tahun sebelumnya, sementara total transfer ke daerah turun 24,6 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans DIY, Arianto Wibowo, yang mewakili Pemerintah DIY, menyatakan keprihatinan atas kebijakan tersebut dan berharap kondisi membaik pada tahun depan. Kegiatan itu juga disaksikan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa.
Di sisi lain, Waljid menegaskan, capaian penerimaan cukai di DIY seharusnya sejalan dengan kesejahteraan pekerja dan petani tembakau yang menopang industri tersebut. (dwi)